Peraturan Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Peraturan Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Beberapa peraturan hukum seputar Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah akan disajikan dalam posting ini. Anda dapat men-download peraturan hukum dalam format pdf.

Bank Indonesia (BI)

• UU No. 11 tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (download)
• UU No. 84 tahun 1958 tentang Pengubahan Pasal-pasal 16 dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia [UU No. 11 tahun 1953] (download)
• UU No. 13 tahun 1968 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (download)
• UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (download)
• Ikhtisar tentang UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (download)
• UU No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (download)
• Perpu No. 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (download)
• UU No. 6 tahun 2009 tentang Penetapan Perpu No. 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (download)
• Booklet Perbankan Indonesia 2010 (download)

Perbankan / Perbankan Syariah

• UU No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (download)
• UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (download)
• UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (download)
• UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (download)
• Ikhtisar UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (download)
• Surat Edaran No. 12/13/DPbS (download)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

• UU No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (download)
• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (download)
• UU No. 7 tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi Undang-Undang (download)
• Peraturan Presiden (Perpres) 2 tahun 2008 tentang Lembaga Penjamin (download)
• PP No. 32 tahun 2005 tentang Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan (download)
• PP No. 39 tahun 2005 tentang Penjamin Simpanan Nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah (download)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

• UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (download)
• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) (download)

Asuransi / Asuransi Syariah

• UU No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (download)
• UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (download)
• PP No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (download)
• PP No. 63 tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (download)
• PP No. 39 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (download)
• PP No. 81 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (download)
• Keputusan Menteri Keuangan RI No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (download)
• Keputusan Menteri Keuangan RI No. 423/KMK.06/2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian (download)
• Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (download)
• Keputusan Menteri Keuangan RI No. 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan dan penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi (download)
• Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (download)
• Peraturan Menteri Keuangan RI No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah (download)
• Peraturan Menteri Keuangan RI No. 135/PMK.05/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (download)
• Peraturan Menteri Keuangan RI No. 158/PMK.010/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (download)
• Peraturan Menteri Keuangan RI No. 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship (download)
• Peraturan Menteri Keuangan RI No. 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (download)
• Peraturan Menteri Keuangan RI No. 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank (download)
• Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link (download)
• Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PEP-02/BL/2009 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi (download)
• Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PEP-10/BL/2008 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Dana Jaminan Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi dan Bank Kustodian (download)
• SK Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep-4033/LK/2004 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Usaha Perasuransian serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (download)
• Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep-4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah (download)
• Perusahaan Asuransi : Petunjuk Peyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (download)
• Perusahaan Reasuransi : Petunjuk Peyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (download)
• Perusahaan Pialang Asuransi/Reasuransi : Petunjuk Peyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (download)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Asuransi Syariah

• POJK Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuagan Non-Bank (download)
• POJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuagan Non-Bank (download) dan Penjelasannya (download)
• POJK Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (download)
  
• POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (download) dan Penjelasannya (download)
• POJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasai dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah (download) dan Penjelasannya (download)
• POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (download) dan Penjelasannya (download)
• POJK Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah (download) dan Penjelasannya (download), serta Lampiran (download)
• POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah (download) dan Penjelasannya (download)
• POJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (download) dan Penjelasannya (download)
• POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Asuransi (download) dan Penjelasannya (download)
• POJK Nomor 12/POJK.01/2017 Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (download) dan Penjelasannya (download)
• POJK Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian (download) dan Penjelasannya (download) 

Pasar Modal

• UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (download)
• UU No. 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (SUN) (download)
• PP No. 46 tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaaan di Bidang Pasar Modal (download)
• PP No. 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (download)
• PP No. 12 tahun 2004 tentang Perubahan Atas PP No. 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (download)

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

• UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (download)
• PP No. 56 tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (download)
• PP No. 57 tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Indonesia (download)
• UU No. 67 tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Indonesia (download)
• UU No. 51 tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Indonesia II (download)
• UU No. 58 tahun 2012 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Indonesia IV (download)
• Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan cara Bookbuilding di Pasar Perdana Dalam Negeri (download)
• Memorandum Informasi : Sukuk Negara Ritel Seri SR-002 (download)

Koperasi / Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) / BMT

• UU No. 25 tahun 1995 tentang Perkoperasian (download)
• UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (download)
• Permenegkop & UKM No. 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (download)
• Peraturan Menteri Keuangan No. 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (download)
• Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (download)
• Cara Pendirian Baitul Mal wa Tamwil (BMT) (download)

Pegadaian / Pegadaian Syariah

• PP No. 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian (download)

Pilantropi Islam

• UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (download)
• UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (download)
• Keputusan Menteri Agama RI No. No. 373 tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (download)
• PP No. 60 tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (download)
• UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf (download)
• PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf (download)

Badan Hukum

• UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (download)
• UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (download)
• UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan (download)
• UU No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan (download)

 Peradilan Agama (PA)

• UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (PA) (download)
• UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (download)
• UU No. 50 tahun 2009 tentang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (download)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

• Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (download)
• Buku I tentang Subyek Hukum dan Amwal (3 bab 19 Pasal) (download)
• Buku II tentang Akad (29 bab 655 Pasal) (download)
• Buku III tentang Zakat dan Hibah (4 bab 60 Pasal) (download)
• Buku IV tentang Akuntansi Syariah (7 bab 62 Pasal) (download)